Satyalancana Karya Satya Adalah Tanda Kehormatan dan Penghargaan dari Presiden yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
  2. Peraturan Pemerintah   RI   Nomor  25  tahun 1994  tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

KRITERIA :

  1. PNS yang dalam melaksanakan tugas senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan yang dapat dibuktikan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3).
  2. Telah memenuhi masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus terhitung yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS :
  • Minimal 10 tahun untuk Satyalancana Karya Satya sepuluh tahun.
  • Minimal 20 tahun untuk Satyalancana Karya Satya dua puluh tahun
  • Minimal 30 tahun untuk Satyalancana Karya Satya tiga puluh tahun.
  1. Dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
  2. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi.

PERSYARATAN :

Dokumen Yang Diperlukan Untuk Pengusulan Satya Lancana Karya Satya :

  1. Daftar Riwayat Hidup Singkat yang ditandatangani ybs dan atasan langsung dan berstempel: contoh
  2. Sk Pengangkatan CPNS: contoh1, contoh2
  3. Sk Pangkat Terakhir: contoh
  4. Sk Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir (Wajib Ada): contoh1, contoh2, contoh3
  5. Konversi NIP (Bagi Yang Mempunyai): contoh
  6. Surat Keterangan Tidak Pernah Di Jatuhi Hukuman Disiplin Dari Kepala OPD: Form
  7. Catatan : Apabila gelar terakhir pada DRH belum tercantum di SK Kenaikan Pangkat atau SK  Jabatan Terakhir maka harus melampirkan SK Penggunaan Gelar

PROSES PENGUSULAN :

  1. OPD membuat usulan daftar PNS yang memenuhi kriteria beserta dokumen persyaratan administrasi Satyalancana Karya Satya;
  2. Usul daftar PNS yang memenuhi kriteria di scan terpisah dari dokumen persyaratan administrasi Satyalancana Karya Satya; contoh
  3. Dokumen persyaratan administrasi di scan dengan 6 dokumen menjadi 1 file perorangan secara urut sesuai persyaratan di atas dengan nama file: OPD/Unit Kerja_Nama Pegawai (Contoh : BKPPD_Fadhi Zulivan);
  4. Usulan melalui Google Formulir di bawah, paling lambat tanggal  30 November 2022

—————————————-> USULKAN DI SINI <—————————————–

Catatan :

  • Daftar nama PNS yang berhasil diusulkan periode usul November 2021 dan April 2022 dapat dilihat dan download disini
  • Agar nama-nama diatas tidak diusulkan kembali pada periode sekarang